Jakarta, LensaWarna.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kategori kumuh di Ibu Kota.
Berdasarkan data terbaru tahun 2026, jumlah RW kumuh turun hingga 52,58 persen dibandingkan tahun 2017.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa jumlah RW kumuh yang sebelumnya mencapai 445 wilayah pada 2017 kini berkurang menjadi 211 RW.
Penurunan tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman warga Jakarta.
“Terjadi penurunan cukup signifikan dari 445 RW kumuh menjadi 211 RW pada tahun ini. Penurunannya sekitar 52,58 persen,” ujar Pramono usai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat penataan kawasan permukiman dengan memanfaatkan data yang lebih detail dan akurat agar program penanganan dapat tepat sasaran.
Pramono mengapresiasi dukungan BPS yang telah membantu pemerintah daerah melalui metode pendataan modern berbasis teknologi dan big data. Menurutnya, data yang akurat sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan perkotaan, khususnya di kawasan padat penduduk.
Pemprov DKI Jakarta juga akan memprioritaskan penanganan kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, terutama di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan Tambora menjadi salah satu fokus perhatian karena memiliki tingkat kepadatan permukiman yang tinggi dan memerlukan penataan berkelanjutan.
“Dengan kondisi kota yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, capaian ini tentu patut disyukuri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan kawasan kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data.
Menurut Amalia, penggunaan teknologi tersebut membantu menghasilkan data yang lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Pendataan dilakukan dengan kalibrasi citra satelit sehingga hasilnya lebih akurat dan sesuai perkembangan teknologi saat ini,” jelasnya.
Berdasarkan pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026, terdapat 211 RW kumuh dari total 2.749 RW di DKI Jakarta.
Penilaian kawasan kumuh dilakukan menggunakan 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kualitas bangunan, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, penerangan jalan, hingga tata letak bangunan.
Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama pendalaman data terhadap 1.904 RW menggunakan overlay citra satelit.
Selain itu, kerja sama juga akan diperluas dalam pendataan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Red Shaff)***
