Jakarta, LensaWarna.com— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan efisien.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Rapat ini dihadiri oleh kepala daerah dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi.
“Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar karena pergerakan masyarakat sudah saling terhubung,” ujar Pramono.
Kembangkan Layanan dan Fasilitas Park and Ride
Dalam forum tersebut, Pramono menjelaskan sejumlah langkah konkret yang akan ditempuh pemerintah daerah. Salah satunya adalah evaluasi layanan TransJabodetabek yang kini melayani enam rute utama.
Menurutnya, hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menentukan pengembangan rute baru agar layanan semakin optimal.
Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah sekitar juga tengah menyiapkan fasilitas park and ride, atau kawasan parkir terpadu, bagi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, TransJakarta, maupun TransJabodetabek.
“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride bisa disediakan oleh daerah setempat. Dengan begitu, selain memudahkan mobilitas warga menuju Jakarta, juga bisa memberikan tambahan pendapatan dari retribusi parkir,” jelasnya.
Dorong TOD dan Penyesuaian Tarif TransJakarta
Lebih lanjut, Pramono menyoroti pentingnya pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah titik utama.
Pemprov DKI menargetkan pengembangan TOD di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI akan mulai dikerjakan pada tahun depan.
“Manajemen tetap di bawah Pemprov DKI, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh MRT Jakarta. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ucapnya.
Pramono juga menyinggung soal rencana penyesuaian tarif TransJakarta. Menurutnya, rentang tarif baru yang tengah dikaji berada di kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000, menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kondisi fiskal daerah.
“Subsidi per tiket masih cukup besar, sementara Dana Bagi Hasil dari pusat berkurang. Karena itu, kami sedang menyiapkan skema agar tarif tetap rasional tanpa membebani masyarakat kecil,” kata Pramono.
“Untuk 15 golongan masyarakat yang sudah mendapat subsidi, tetap akan kami lindungi,” tambahnya.
Tingkatkan Profesionalisme Pengemudi
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme pengemudi Mikrotrans dan JakLingko agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih aman dan nyaman.
Ia meminta Dinas Perhubungan DKI untuk menindak tegas pengemudi yang tidak disiplin atau melanggar etika berkendara.
“Integrasi transportasi lintas wilayah ini diharapkan bisa mendorong Jakarta dan kawasan sekitarnya tumbuh sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman dihuni,” ujar Pramono.
Dengan sinergi dan kerja bersama, Pemprov DKI optimistis sistem transportasi publik di kawasan Jabodetabek akan semakin terkoneksi dari rumah hingga tempat kerja.
Red Dons/foto Pemprov)***
