Jakarta, LensaWarna.com-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi salah satu penggerak utama perekonomian sepanjang 2025.
Sektor ini dinilai menunjukkan kinerja positif setelah berulang kali mendapatkan insentif dan kebijakan pembebasan tertentu dari pemerintah daerah.
“Setiap kali insentif diberikan, dampaknya justru mendorong pertumbuhan yang semakin baik. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, termasuk jasa lainnya, juga memberikan kontribusi signifikan,” ungkapnya.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mendukung target inflasi nasional tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi ±1 persen.
Upaya pengendalian juga difokuskan pada inflasi pangan bergejolak agar tetap berada di kisaran 3 hingga 5 persen, termasuk menjaga stabilitas harga pada momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, Bulog, hingga asosiasi dan pelaku usaha.
Sinergi tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan stok serta kelancaran pasokan komoditas pangan strategis, sekaligus memantau pergerakan harga di pasar.
Sejumlah langkah konkret turut dijalankan, seperti kerja sama antardaerah, pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penyelenggaraan pasar murah, serta berbagai program pengendalian inflasi lainnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, Jakarta berhasil bangkit dari tekanan ekonomi sebelumnya.
“Pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi sempat berada di bawah 5 persen. Namun kini mampu meningkat hingga 5,71 persen. Saya melihat hal ini tidak lepas dari kepemimpinan yang kuat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.
Iwan menambahkan, capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi Jakarta yang cukup solid serta memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan.
Ia berharap koordinasi antarpemangku kepentingan dapat terus dijaga, khususnya dalam pengendalian inflasi.
“Kami di TPID terus bekerja sama secara solid. Insyaallah, pada 2026 kami akan terus mengawal pertumbuhan ekonomi Jakarta sekaligus memastikan inflasi tetap terkendali pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” pungkasnya.
Red Shaff/Pemprov)***
