Jakarta, LensaWarna.com— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI bersepakat untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan memperkuat sinergi pendanaan pembangunan daerah. Langkah ini ditempuh setelah adanya penyesuaian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Kesepakatan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai pertemuan di Balai Kota Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa Jakarta berkomitmen untuk mengikuti kebijakan fiskal nasional dan menyesuaikan arah pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan prioritas nasional.
“Kami ingin memastikan kebijakan fiskal Jakarta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, penyesuaian terhadap DBH menjadi hal penting yang kami sikapi dengan langkah strategis,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 — dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mempengaruhi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, maupun penyedia jasa lainnya perseorangan (PJLP).
“Kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas. Hanya saja, rekrutmen baru PJLP di tahun depan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal,” jelas Pramono.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan di luar APBD melalui skema creative financing.
Beberapa inisiatif di antaranya adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan likuiditas Rp200 triliun yang tersedia di Bank Himbara guna mendukung pembiayaan proyek dan bisnis BUMD DKI Jakarta.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD dengan memanfaatkan lahan milik Kemenkeu. Pembangunan ini diharapkan menjadi simbol kemitraan strategis antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat keuangan regional di Asia Tenggara.
“Gedung Bank Jakarta akan menjadi representasi kolaborasi dan dorongan nyata bagi ekosistem keuangan daerah,” tambah Pramono.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung penyesuaian kebijakan DBH. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Kami memahami tantangan fiskal daerah, dan jika pendapatan negara terus tumbuh positif, kami akan mempertimbangkan mengembalikan sebagian alokasi dana bagi hasil pada pertengahan triwulan kedua tahun 2026,” jelas Purbaya.
Menkeu juga menyambut baik rencana pembangunan Bank Jakarta di SCBD karena dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Inisiatif ini sangat baik, karena bisa menggerakkan ekonomi tanpa membebani APBN. Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di Jakarta,” ungkapnya.
Terkait pemanfaatan dana melalui Bank Himbara, Menkeu menegaskan bahwa mekanismenya dapat dilakukan melalui skema business to business yang saling menguntungkan.
“Dengan begitu, Bank Jakarta dapat memainkan peran lebih besar dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dan industri lokal,” tutup Purbaya.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov DKI Jakarta dan Kemenkeu berharap dapat menciptakan model pembiayaan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta memperkuat daya tahan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Red Dons/foto Istimewa)***
