Breaking News
23:20
Advertisement

UMP 2027 Segera Ditetapkan, Pemerintah Beri Batas Waktu hingga 21 November

File 00000000142082078af529166cec042f
Bagikan
Lihat Tersimpan

Jakarta, LensaWarna.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 memasuki tahap akhir. Pemerintah memberikan batas waktu kepada seluruh gubernur untuk menetapkan UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai persiapan penetapan upah minimum tahun depan.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” ujar Yassierli dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Yassierli, Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan berbagai data dan panduan kepada pemerintah daerah.

Materi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah dalam menentukan besaran upah minimum.

Penetapan UMP 2027 nantinya mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

Kemnaker juga tengah menyiapkan estimasi KHL dengan menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL tersebut mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Untuk tingkat kabupaten/kota, estimasi KHL disusun dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.

UMK Menyusul 25 November
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah masih memiliki agenda berikutnya berupa penetapan upah minimum sektoral.

Berdasarkan jadwal pemerintah, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat ditetapkan pada 26 November 2026.

Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah 25 November 2026, kemudian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.

Pemerintah berharap proses penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus kebutuhan pekerja.

Bagi pekerja, penetapan UMP 2027 menjadi salah satu hal yang paling ditunggu karena akan menjadi dasar besaran upah minimum yang berlaku mulai tahun depan.

Hingga kini, perhatian masih tertuju pada keputusan masing-masing gubernur, termasuk besaran UMP yang nantinya ditetapkan untuk setiap provinsi.

Red-Shaff /  Foto Ilstrs)***

Penulis

Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AdvertisementAdvertisement
AdvertisementAdvertisement