Ogan Komering Ulu (OKU), LensaWarna.com–Pengurus KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), memberikan tanggapan terkait sorotan terhadap pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting kelapa sawit yang nilai programnya disebut mencapai Rp27 miliar.
Pengurus koperasi menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut telah dilakukan melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga membantah adanya dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan seperti yang sebelumnya menjadi sorotan.
Penjelasan itu disampaikan Yoga Ary Dhiskara bersama Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga merupakan karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Yoga mengatakan, proses pelaksanaan PSR tidak dilakukan secara sembarangan karena terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum bantuan dapat disalurkan.
“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga.
Dua Jalur Pengajuan PSR
Menurut Yoga, program PSR yang mendapatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki dua jalur pengajuan, yakni Jalur Dinas dan Jalur Kemitraan.
Kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sekaligus memastikan proses pengajuan bantuan dilakukan sesuai persyaratan.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Pertanian, antara lain Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam skema bantuan PSR, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp60 juta per hektare, dengan batas maksimal empat hektare untuk setiap pekebun yang memenuhi persyaratan.
Karena itu, pihak KUD Minanga Ogan meminta agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya dilihat dari nilai anggarannya, tetapi juga dari seluruh tahapan yang harus dilalui.
Mulai dari proses pengajuan, verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana, menurut pengurus KUD, merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi sebelum program berjalan.
Pihak KUD Minanga Ogan juga menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah melalui program PSR dapat tersalurkan kepada pihak yang memenuhi ketentuan.
Pengurus koperasi berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme pelaksanaan program replanting sawit yang tengah menjadi sorotan di Kabupaten OKU.
Red-Mal)***
Leave a Reply